AD/ART DeMa

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

DEWAN MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

 

BAB I

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

 

Pasal 1

Kewajiban

Anggota DEMA memiliki kewajiban:

  1. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan DEMA pada khususnya dan FH UNS pada umumnya
  2. Memegang teguh dan melaksanakan AD/ART KMFH dan AD/ART DEMA
  3. Menaati dan melaksanakan hasil rapat anggota, rapat komisi, rapat besar
  4. Menyusun laporan pertanggungjawaban selama menjadi Anggota DEMA.

 

Pasal 2

Hak

Anggota DEMA memiliki hak:

  1. Interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada Presiden BEM.
  2. Inisiatif, yaitu hak mengajukan pertanyaan, pendapat, atau rancangan peraturan kepada Presiden BEM.
  3. Amandemen, yaitu hak mengadakan perubahan peraturan.
  4. Memorandum, yaitu hak untuk mengusulkan suatu kegiatan kepada Presiden BEM.

BAB II

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

 

Pasal 3

  • Pemberhentian anggota DEMA dengan cara mengundurkan diri harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas kinerjanya di DEMA selama masa jabatannya.
  • Pemberhentian anggota DEMA dengan cara diberhentikan adalah karena anggota DEMA yang bersangkutan telah terbukti melanggar AD/ART KMFH dan AD/ART DEMA.

BAB III
TUGAS DAN KEWENANGAN KEPENGURUSAN

Pasal 4

Ketua

  • Ketua memiliki tugas:
  1. Mengkoordinir seluruh keanggotaan DEMA.
  2. Membawahi dan mengawasi kinerja keanggotaan DEMA.
  3. Memfasilitasi rapat anggota DEMA dan Sidang Paripurna bersama Sekretaris Jenderal.
  4. Mewakili DEMA dalam urusan internal kelembagaan.
  5. Mewakili DEMA dalam urusan eksternal kelembagaan.
  • Ketua memiliki wewenang:
  1. Memberikan mandat kepada anggota DEMA sesuai Komisi untuk hadir mewakili nama DEMA dalam suatu kegiatan.
  2. Memberikan mandat kepada Sekretaris Jenderal untuk memimpin rapat anggota apabila Ketua berhalangan hadir.
  3. Mengesahkan hasil kesepakatan yang dibuat dalam rapat anggota dan Sidang Paripurna selanjutnya dibuat dalam bentuk Surat Keputusan.

Pasal 5

Sekretaris Jenderal

  • Sekretaris Jenderal memiliki tugas:
  1. Menjalankan tugas Ketua dengan mandat saat Ketua berhalangan hadir.
  2. Menyampaikan wewenang Ketua dengan mandat saat Ketua berhalangan hadir.
  3. Membuat notulensi rapat anggota, rapat besar dan Sidang Paripurna.
  4. Mengontrol dan mengawasi kinerja keanggotaan DEMA.
  5. Bekerja sama dengan Komisi lain untuk menjalankan aktivitas kesekretariatan, inventarisasi aset, pemeliharaan fasilitas, pengaturan manajemen ruangan dan organisasi serta surat – menyurat.
  6. Mengontrol dan menentukan pembagian keuangan di setiap Komisi DEMA.
  7. Bertanggung jawab atas penyusunan alokasi dan pemanfaatan keuangan DEMA.
  8. Membuat laporan keuangan berkala tiap bulan dan dilaporkan dalam rapat anggota DEMA untuk dipublikasikan.
  9. Mengawasi laju keuangan BEM bersama Komisi yang bersangkutan.
  10. Menyusun laporan keuangan diakhir periode DEMA.
  11. Bertanggung jawab kepada Ketua.
  • Sekretaris Jenderal memiliki wewenang:
  1. Menunjuk salah satu anggota DEMA sebagai notulis apabila Sekretaris Jenderal menjadi pemimpin rapat anggota atau berhalangan hadir.
  2. Memberikan izin atas peminjaman inventaris DEMA.
  3. Menjalankan mandat Ketua apabila Ketua berhalangan hadir.

Pasal 6

Ketua Komisi

  • Ketua Komisi memiliki tugas:
  1. Bertanggung dalam pelaksanaan program kerja komisinya.
  2. Memimpin rapat komisi.
  3. Memberikan laporan pertanggung jawaban secara periodik kepada ketua.
  4. Bertanggung jawab kepada ketua.
  • Ketua Komisi memiliki wewenang:
  1. Memerintahkan Staff untuk membantu kinerja komisinya.
  2. Menegur Staff nya atas pelanggaran yang dilakukannya.
  3. Mengadakan rapat Komisi.

BAB IV

KOMISI

Pasal 7

Komisi merupakan unit kerja DEMA yang memiliki wilayah kerja sendiri, wewenang dan program kerja sendiri untuk dilaksanakan oleh Ketua Komisi dan Staff nya.

BAB V

STAFF

 

Pasal 8

Staff merupakan alat kelengkapan yang membantu anggota DEMA menyelenggarakan tugas dan fungsi DEMA yang ditunjuk sesuai keputusan DEMA.

Pasal 9

  • Staff adalah mahasiswa diluar anggota DEMA.
  • Staff dipilih melalui mekanisme perekrutan dan ditetapkan melalui Keputusan DEMA.

Pasal 10

Staff berkewajiban membantu tugas Ketua Komisi di Komisinya masing – masing.

BAB VI

SIDANG DAN RAPAT

 

Pasal 11

Sidang dan rapat dalam lingkungan DEMA terdiri dari:

  1. Sidang Umum.
  2. Sidang Istimewa.
  3. Sidang Paripurna
  4. Rapat Anggota.
  5. Rapat Komisi.
  6. Rapat Besar.

Pasal 12

Sidang Umum

Sidang Umum memegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan kedaulatan KMFH.

Pasal 13

  • Sidang Umum dapat diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
  • Sidang Umum wajib dihadiri seluruh Anggota DEMA, Presiden dan Wakil Presiden BEM, Ketua UKM dan Ketua Komunitas.
  • Sidang Umum dilaksanakan maksimal 14 (empat belas) hari setelah Angggota DEMA dilantik.
  • Apabila Sidang Umum tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (2) dan/atau ayat (3) maka:
  1. Berlaku AD/ART, AD/ART DEMA dan AD/ART BEM hasil Sidang Umum periode sebelumnya.
  2. Penetapan struktur dan mekanisme kerja DEMA, Garis-garis Besar Haluan Organisasi BEM dan Rekomendasi DEMA ditetapkan melalui Sidang Paripurna DEMA.

Pasal 14

Sidang Umum mempunyai kekuasaan untuk :

  1. Menetapkan AD/ART KMFH.
  2. Menetapkan AD/ART DEMA.
  3. Menetapkan AD/ART BEM.
  4. Menetapkan Struktur dan Mekanisme Kerja DEMA.
  5. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi BEM.
  6. Menetapkan Rekomendasi DEMA.

Pasal 15

Sidang Istimewa

  • Sidang Istimewa diselenggarakan dalam keadaan mendesak atas inisiatif sekurang-kurangnya ⅔ (dua pertiga) dari seluruh anggota DEMA.
  • Sidang Istimewa wajib dihadiri seluruh Anggota DEMA, Presiden dan Wakil Presiden BEM, Ketua UKM, serta Ketua Komunitas.
  • Sidang Istimewa dilarang diselenggarakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Sidang Umum dinyatakan
  • Apabila Sidang Istimewa dilaksanakan memenuhi ayat (3) maka hasil Sidang Istimewa dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 16

Sidang Istimewa mempunyai kekuasaan untuk :

  1. Membahas hal-hal yang bersifat khusus dan mendesak.
  2. Mengubah hasil Sidang Umum.
  3. Mencabut mandat Presiden BEM.

Pasal 17

Sidang Paripurna

  • Sidang Paripurna adalah Sidang yang dihadiri oleh seluruh anggota DEMA.
  • Sidang Paripurna menghasilkan keputusan tertinggi DEM

Pasal 18

Rapat Anggota

  • Rapat Anggota adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota DEMA.
  • Rapat anggota membahas mengenai keberjalanan DEMA keseluruhan.
  • Apabila dibutuhkan keputusan tertinggi, hasil Rapat Anggota diteruskan ke Sidang Paripurna.

Pasal 19

Rapat Komisi

  • Rapat Komisi adalah rapat yang dilakukan oleh Ketua Komisi dan para Staff nya.
  • Rapat Komisi membahas permasalahan program kerja Komisi dan permasalahan internal Komisi.
  • Keputusan rapat Komisi dapat dibawa ke rapat anggota.
  • Rapat Komisi dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam sebulan.

Pasal 20

Rapat Besar

  • Rapat besar adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus DEMA.
  • Rapat besar dilakukan untuk membahas sesuatu yang membutuhkan kordinasi antar pengurus.

Pasal 21

  • Presensi rapat DEMA diumumkan kepada mahasiswa setiap 2 (dua) minggu sekali.
  • Sidang Paripurna dan Rapat DEMA dinyatakan sah apabila dihadiri ½ (satu perdua) Anggota DEMA.
  • Apabila belum tercapai kuorum, rapat ditunda selama 2×15 (dua kali lima belas) menit, selanjutnya rapat dinyatakan sah dengan segala keputusan dan ketetapannya.
  • Syarat pengambilan keputusan yang sah adalah ½ (satu perdua) ditambah satu suara seluruh anggota DEMA yang hadir.

BAB VII

KEUANGAN

 

Pasal 22

  • Kas anggota adalah iuran yang dipungut dari setiap anggota dalam jangka waktu dua minggu.
  • Besarnya kas anggota ditentukan dalam rapat anggota.

Pasal 23

  • Laporan keuangan DEMA dibuat oleh Sekretaris Jenderal.
  • Laporan keuangan dilaporkan secara berkala setiap bulan dalam rapat anggota dan disahkan oleh Ketua.
  • Laporan keuangan dumumkan setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB VIII

SANKSI

 

Pasal 24

  • Sanksi diputuskan dalam Sidang Paripurna dan disahkan Ketua.
  • Bentuk sanksi berupa:
  1. Surat Peringatan I.
  2. Surat Peringatan II.
  3. Surat Peringatan III.
  4. Pencabutan hak suara.
  5. Skorsing.
  6. Pemberhentian.

 

Pasal 25

Bentuk – bentuk pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi antara lain:

  1. Tidak menjalankan tugas sebagai seorang anggota DEMA.
  2. Menyalahgunakan kewenangan sebagai anggota DEMA.
  3. Melanggar AD/ART KMFH dan AD/ART DEMA.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

Pasal 26

  • Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada Sidang Umum atau Sidang Istimewa.
  • Usul perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Rumah Tangga dapat diagendakan dalam Sidang Istimewa apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya ⅔ (dua pertiga) dari jumlah anggota DEMA.
  • Pada Sidang Istimewa setiap usul perubahan pasal-pasal Anggaran Rumah Tangga diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas dan rinci bagian yang diusulkan dengan disertai alasan perubahan.
  • Untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Rumah Tangga, Sidang Umum dan Sidang Istimewa harus dihadiri oleh semua Anggota DEMA, Presiden dan Wakil Presiden BEM yang dapat diwakilkan, dan ketua UKM serta Ketua Komunitas yang dapat diwakilkan.
  • Putusan untuk mengubah pasal-pasal dalam Anggaran Rumah Tangga dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ⅔ (dua pertiga) Anggota DEMA, Presiden dan Wakil Presiden BEM yang dapat diwakilkan, dan ½ (satu perdua) dari jumlah ketua UKM serta Ketua Komunitas yang hadir.

BAB X

ATURAN PERALIHAN

 

Pasal 27

Sejak Anggaran Rumah Tangga KMFH ini disahkan, maka Anggaran Rumah Tangga ini tetap berlaku selama belum diadakannya perubahan dan/ atau penggantian Anggaran Rumah Tangga KMFH sesuai ketentuan yang tertuang dalam pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

 

BAB XI

ATURAN PENUTUP

 

Pasal 28

Hal-hal yang mengatur lebih lanjut mengenai Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam peraturan DEMA yang tidak bertentangan dengan AD/ART.

Pasal 29

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

DEWAN MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

 

BAB I

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

 

Pasal 1

Kewajiban

Anggota DEMA memiliki kewajiban:

  1. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan DEMA pada khususnya dan FH UNS pada umumnya
  2. Memegang teguh dan melaksanakan AD/ART KMFH dan AD/ART DEMA
  3. Menaati dan melaksanakan hasil rapat anggota, rapat komisi, rapat besar
  4. Menyusun laporan pertanggungjawaban selama menjadi Anggota DEMA.

 

Pasal 2

Hak

Anggota DEMA memiliki hak:

  1. Interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada Presiden BEM.
  2. Inisiatif, yaitu hak mengajukan pertanyaan, pendapat, atau rancangan peraturan kepada Presiden BEM.
  3. Amandemen, yaitu hak mengadakan perubahan peraturan.
  4. Memorandum, yaitu hak untuk mengusulkan suatu kegiatan kepada Presiden BEM.

BAB II

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

 

Pasal 3

  • Pemberhentian anggota DEMA dengan cara mengundurkan diri harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas kinerjanya di DEMA selama masa jabatannya.
  • Pemberhentian anggota DEMA dengan cara diberhentikan adalah karena anggota DEMA yang bersangkutan telah terbukti melanggar AD/ART KMFH dan AD/ART DEMA.

BAB III
TUGAS DAN KEWENANGAN KEPENGURUSAN

Pasal 4

Ketua

  • Ketua memiliki tugas:
  1. Mengkoordinir seluruh keanggotaan DEMA.
  2. Membawahi dan mengawasi kinerja keanggotaan DEMA.
  3. Memfasilitasi rapat anggota DEMA dan Sidang Paripurna bersama Sekretaris Jenderal.
  4. Mewakili DEMA dalam urusan internal kelembagaan.
  5. Mewakili DEMA dalam urusan eksternal kelembagaan.
  • Ketua memiliki wewenang:
  1. Memberikan mandat kepada anggota DEMA sesuai Komisi untuk hadir mewakili nama DEMA dalam suatu kegiatan.
  2. Memberikan mandat kepada Sekretaris Jenderal untuk memimpin rapat anggota apabila Ketua berhalangan hadir.
  3. Mengesahkan hasil kesepakatan yang dibuat dalam rapat anggota dan Sidang Paripurna selanjutnya dibuat dalam bentuk Surat Keputusan.

Pasal 5

Sekretaris Jenderal

  • Sekretaris Jenderal memiliki tugas:
  1. Menjalankan tugas Ketua dengan mandat saat Ketua berhalangan hadir.
  2. Menyampaikan wewenang Ketua dengan mandat saat Ketua berhalangan hadir.
  3. Membuat notulensi rapat anggota, rapat besar dan Sidang Paripurna.
  4. Mengontrol dan mengawasi kinerja keanggotaan DEMA.
  5. Bekerja sama dengan Komisi lain untuk menjalankan aktivitas kesekretariatan, inventarisasi aset, pemeliharaan fasilitas, pengaturan manajemen ruangan dan organisasi serta surat – menyurat.
  6. Mengontrol dan menentukan pembagian keuangan di setiap Komisi DEMA.
  7. Bertanggung jawab atas penyusunan alokasi dan pemanfaatan keuangan DEMA.
  8. Membuat laporan keuangan berkala tiap bulan dan dilaporkan dalam rapat anggota DEMA untuk dipublikasikan.
  9. Mengawasi laju keuangan BEM bersama Komisi yang bersangkutan.
  10. Menyusun laporan keuangan diakhir periode DEMA.
  11. Bertanggung jawab kepada Ketua.
  • Sekretaris Jenderal memiliki wewenang:
  1. Menunjuk salah satu anggota DEMA sebagai notulis apabila Sekretaris Jenderal menjadi pemimpin rapat anggota atau berhalangan hadir.
  2. Memberikan izin atas peminjaman inventaris DEMA.
  3. Menjalankan mandat Ketua apabila Ketua berhalangan hadir.

Pasal 6

Ketua Komisi

  • Ketua Komisi memiliki tugas:
  1. Bertanggung dalam pelaksanaan program kerja komisinya.
  2. Memimpin rapat komisi.
  3. Memberikan laporan pertanggung jawaban secara periodik kepada ketua.
  4. Bertanggung jawab kepada ketua.
  • Ketua Komisi memiliki wewenang:
  1. Memerintahkan Staff untuk membantu kinerja komisinya.
  2. Menegur Staff nya atas pelanggaran yang dilakukannya.
  3. Mengadakan rapat Komisi.

BAB IV

KOMISI

Pasal 7

Komisi merupakan unit kerja DEMA yang memiliki wilayah kerja sendiri, wewenang dan program kerja sendiri untuk dilaksanakan oleh Ketua Komisi dan Staff nya.

BAB V

STAFF

 

Pasal 8

Staff merupakan alat kelengkapan yang membantu anggota DEMA menyelenggarakan tugas dan fungsi DEMA yang ditunjuk sesuai keputusan DEMA.

Pasal 9

  • Staff adalah mahasiswa diluar anggota DEMA.
  • Staff dipilih melalui mekanisme perekrutan dan ditetapkan melalui Keputusan DEMA.

Pasal 10

Staff berkewajiban membantu tugas Ketua Komisi di Komisinya masing – masing.

BAB VI

SIDANG DAN RAPAT

 

Pasal 11

Sidang dan rapat dalam lingkungan DEMA terdiri dari:

  1. Sidang Umum.
  2. Sidang Istimewa.
  3. Sidang Paripurna
  4. Rapat Anggota.
  5. Rapat Komisi.
  6. Rapat Besar.

Pasal 12

Sidang Umum

Sidang Umum memegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan kedaulatan KMFH.

Pasal 13

  • Sidang Umum dapat diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
  • Sidang Umum wajib dihadiri seluruh Anggota DEMA, Presiden dan Wakil Presiden BEM, Ketua UKM dan Ketua Komunitas.
  • Sidang Umum dilaksanakan maksimal 14 (empat belas) hari setelah Angggota DEMA dilantik.
  • Apabila Sidang Umum tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (2) dan/atau ayat (3) maka:
  1. Berlaku AD/ART, AD/ART DEMA dan AD/ART BEM hasil Sidang Umum periode sebelumnya.
  2. Penetapan struktur dan mekanisme kerja DEMA, Garis-garis Besar Haluan Organisasi BEM dan Rekomendasi DEMA ditetapkan melalui Sidang Paripurna DEMA.

Pasal 14

Sidang Umum mempunyai kekuasaan untuk :

  1. Menetapkan AD/ART KMFH.
  2. Menetapkan AD/ART DEMA.
  3. Menetapkan AD/ART BEM.
  4. Menetapkan Struktur dan Mekanisme Kerja DEMA.
  5. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi BEM.
  6. Menetapkan Rekomendasi DEMA.

Pasal 15

Sidang Istimewa

  • Sidang Istimewa diselenggarakan dalam keadaan mendesak atas inisiatif sekurang-kurangnya ⅔ (dua pertiga) dari seluruh anggota DEMA.
  • Sidang Istimewa wajib dihadiri seluruh Anggota DEMA, Presiden dan Wakil Presiden BEM, Ketua UKM, serta Ketua Komunitas.
  • Sidang Istimewa dilarang diselenggarakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Sidang Umum dinyatakan
  • Apabila Sidang Istimewa dilaksanakan memenuhi ayat (3) maka hasil Sidang Istimewa dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 16

Sidang Istimewa mempunyai kekuasaan untuk :

  1. Membahas hal-hal yang bersifat khusus dan mendesak.
  2. Mengubah hasil Sidang Umum.
  3. Mencabut mandat Presiden BEM.

Pasal 17

Sidang Paripurna

  • Sidang Paripurna adalah Sidang yang dihadiri oleh seluruh anggota DEMA.
  • Sidang Paripurna menghasilkan keputusan tertinggi DEM

Pasal 18

Rapat Anggota

  • Rapat Anggota adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota DEMA.
  • Rapat anggota membahas mengenai keberjalanan DEMA keseluruhan.
  • Apabila dibutuhkan keputusan tertinggi, hasil Rapat Anggota diteruskan ke Sidang Paripurna.

Pasal 19

Rapat Komisi

  • Rapat Komisi adalah rapat yang dilakukan oleh Ketua Komisi dan para Staff nya.
  • Rapat Komisi membahas permasalahan program kerja Komisi dan permasalahan internal Komisi.
  • Keputusan rapat Komisi dapat dibawa ke rapat anggota.
  • Rapat Komisi dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam sebulan.

Pasal 20

Rapat Besar

  • Rapat besar adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus DEMA.
  • Rapat besar dilakukan untuk membahas sesuatu yang membutuhkan kordinasi antar pengurus.

Pasal 21

  • Presensi rapat DEMA diumumkan kepada mahasiswa setiap 2 (dua) minggu sekali.
  • Sidang Paripurna dan Rapat DEMA dinyatakan sah apabila dihadiri ½ (satu perdua) Anggota DEMA.
  • Apabila belum tercapai kuorum, rapat ditunda selama 2×15 (dua kali lima belas) menit, selanjutnya rapat dinyatakan sah dengan segala keputusan dan ketetapannya.
  • Syarat pengambilan keputusan yang sah adalah ½ (satu perdua) ditambah satu suara seluruh anggota DEMA yang hadir.

BAB VII

KEUANGAN

 

Pasal 22

  • Kas anggota adalah iuran yang dipungut dari setiap anggota dalam jangka waktu dua minggu.
  • Besarnya kas anggota ditentukan dalam rapat anggota.

Pasal 23

  • Laporan keuangan DEMA dibuat oleh Sekretaris Jenderal.
  • Laporan keuangan dilaporkan secara berkala setiap bulan dalam rapat anggota dan disahkan oleh Ketua.
  • Laporan keuangan dumumkan setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB VIII

SANKSI

 

Pasal 24

  • Sanksi diputuskan dalam Sidang Paripurna dan disahkan Ketua.
  • Bentuk sanksi berupa:
  1. Surat Peringatan I.
  2. Surat Peringatan II.
  3. Surat Peringatan III.
  4. Pencabutan hak suara.
  5. Skorsing.
  6. Pemberhentian.

 

Pasal 25

Bentuk – bentuk pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi antara lain:

  1. Tidak menjalankan tugas sebagai seorang anggota DEMA.
  2. Menyalahgunakan kewenangan sebagai anggota DEMA.
  3. Melanggar AD/ART KMFH dan AD/ART DEMA.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

Pasal 26

  • Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada Sidang Umum atau Sidang Istimewa.
  • Usul perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Rumah Tangga dapat diagendakan dalam Sidang Istimewa apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya ⅔ (dua pertiga) dari jumlah anggota DEMA.
  • Pada Sidang Istimewa setiap usul perubahan pasal-pasal Anggaran Rumah Tangga diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas dan rinci bagian yang diusulkan dengan disertai alasan perubahan.
  • Untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Rumah Tangga, Sidang Umum dan Sidang Istimewa harus dihadiri oleh semua Anggota DEMA, Presiden dan Wakil Presiden BEM yang dapat diwakilkan, dan ketua UKM serta Ketua Komunitas yang dapat diwakilkan.
  • Putusan untuk mengubah pasal-pasal dalam Anggaran Rumah Tangga dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ⅔ (dua pertiga) Anggota DEMA, Presiden dan Wakil Presiden BEM yang dapat diwakilkan, dan ½ (satu perdua) dari jumlah ketua UKM serta Ketua Komunitas yang hadir.

BAB X

ATURAN PERALIHAN

 

Pasal 27

Sejak Anggaran Rumah Tangga KMFH ini disahkan, maka Anggaran Rumah Tangga ini tetap berlaku selama belum diadakannya perubahan dan/ atau penggantian Anggaran Rumah Tangga KMFH sesuai ketentuan yang tertuang dalam pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

 

BAB XI

ATURAN PENUTUP

 

Pasal 28

Hal-hal yang mengatur lebih lanjut mengenai Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam peraturan DEMA yang tidak bertentangan dengan AD/ART.

Pasal 29

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.