AD/ART KMFH

ANGGARAN DASAR

KELUARGA MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

 

PEMBUKAAN

            Mahasiswa merupakan inti kekuatan pemuda yang akan melanjutkan sejarah perjuangan bangsa. Maka diperlukan sebuah wadah yang akan membentuk mahasiswa agar peka terhadap kondisi sosia. Sebagai insan-insan akademis yang peduli terhadap perkembangan hukum. Diharapkan, mahasiswa dapat berperan aktif, berpikir kritis, inovatif guna mengabdi kepada masyarakat serta mempunyai integritas moral yang baik.

Perguruan tinggi merupakan wadah yang diharapkan akan menghasilkan insan-insan intelektual yang profesional dan bermoral serta berdedikasi tinggi dalam mengabdi kepada masyarakat. Guna menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan mengembangkan kerangka berfikir mahasiswa, dibutuhkan suatu lembaga yang mempunyai kedaulatan tinggi untuk menunjukkan eksistensinya.

Berdasarkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berpikir dan kemurnian hati, maka kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret menyatakan terhimpun dalam Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang dimaksud dengan:

  1. Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut UNS.
  2. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut FH UNS.
  3. Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut KMFH.
  4. Dewan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut DEMA.
  5. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut BEM.
  6. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut UKM.
  7. Komunitas Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut Komunitas.
  8. Lembaga Kemahasiswaan selanjutnya terdiri dari organisasi kemahasiswaan, Unit Kegiatan Mahasiswa dan Komunitas di tingkat Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
  9. Mahasiswa yang masih terdaftar dan aktif kuliah di Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut mahasiswa.
  10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut AD/ART.
  11. Pemilihan Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut Pemilu.

BAB II

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 2

Nama

Wadah ini bernama KMFH.

 

Pasal 3

Waktu

KMFH didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

Kedudukan

KMFH berkedudukan di FH UNS.

BAB III

ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 5

Asas

KMFH berasaskan ketuhanan, keilmuan, kekeluargaan, dan keadilan.

Pasal 6

Sifat

KMFH bersifat otonom.

Pasal 7

Tujuan

KMFH bertujuan:

  1. mewujudkan insan-insan intelektual yang profesional dan bermoral serta berdedikasi tinggi dalam mengabdi kepada masyarakat, demi menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang berdasarkan ketuhanan.
  2. Menumbuhkan kepekaan terhadap kondisi sosial sebagai insan-insan akademis yang peduli terhadap perkembangan hukum diharapkan dapat berperan aktif, berpikir kritis, inovatif, guna mengabdi kepada masyarakat serta mempunyai integritas moral yang baik.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Anggota KMFH adalah seluruh mahasiswa.

Pasal 9

Setiap mahasiswa FH UNS memiliki hak dan kewajiban sebagai KMFH.

 

Pasal 10

Anggota KMFH dinyatakan kehilangan status keanggotaannya apabila:

  1. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa FH UNS.
  2. Meninggal dunia.

BAB V

KELENGKAPAN

Pasal 11

Kelengkapan KMFH terdiri dari:

  1. DEMA adalah lembaga tertinggi sebagai representasi mahasiswa dalam KMFH yang memegang kekuasaan konstitutif dan legislatif.
  2. BEM adalah lembaga mandataris DEMA yang memegang kekuasaan eksekutif.
  3. UKM adalah organisasi profesional yang bersifat otonom untuk menyalurkan dan mengembangan minat, bakat serta kerangka berpikir mahasiswa dalam mengaktualisasikan potensi dirinya.
  4. Komunitas adalah kelompok mahasiswa yang bersifat otonom untuk menyalurkan dan mengembangan minat, bakat serta kerangka berpikir mahasiswa dalam mengaktualisasikan potensi dirinya.

BAB VI

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN KELENGKAPAN

Pasal 12

  • Anggota DEMA, Presiden dan Wakil Presiden BEM dipilih oleh mahasiswa melalui Pemilu.
  • Kelengkapan KMFH dapat melakukan perekrutan anggota sesuai dengan mekanismenya masing – masing.
  • Kepengurusan kelengkapan KMFH dapat dilakukan dengan mekanisme masing-masing.

 

BAB VII

KEDAULATAN

Pasal 13

Kedaulatan tertinggi ada ditangan mahasiswa dan dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan AD/ART oleh DEMA.

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 14

Permusyawaratan KMFH terdiri dari:

  1. Sidang Umum.
  2. Sidang Istimewa.

BAB IX

PERATURAN

Pasal 15

Jenis peraturan perundangan KMFH adalah:

  1. AD/ART KMFH.
  2. Undang-Undang dan Ketetapan DEMA.
  3. Peraturan Presiden BEM.

Pasal 16

Hierarki peraturan perundangan KMFH adalah:

  1. AD/ART KMFH.
  2. Undang-Undang dan Ketetapan DEMA.
  3. Peraturan Presiden BEM.

Pasal 17

  • Kewenangan untuk membentuk dan mengubah setiap peraturan dibawah AD/ART terdapat pada lembaga yang membentuk peraturan tersebut.
  • DEMA adalah lembaga yang berwenang untuk mengundangkan setiap peraturan dibawah AD/ART.
  • Setiap peraturan perundangan KMFH yang sah wajib dipublikasikan oleh lembaga yang membentuk kepada KMFH agar setiap mahasiswa mengetahuinya.

 

BAB X

KEUANGAN

Pasal 18

Keuangan KMFH diperoleh dari:

  1. Anggaran Daftar Isian Penggunaan Anggaran FH UNS.
  2. Usaha-usaha lain yang legal, halal dan sah serta tidak bertentangan dengan hukum dan AD/ART.
  3. Sumbangan-sumbangan lain yang halal, sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan hukum dan AD/ART.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 19

  • Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan pada Sidang Umum atau Sidang Istimewa.
  • Usul perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar dapat diagendakan dalam Sidang Istimewa apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya ⅔ (dua pertiga) dari jumlah anggota DEMA.
  • Pada Sidang Istimewa setiap usul perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas dan rinci bagian yang diusulkan dengan disertai alasan perubahan.
  • Untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar, Sidang Umum dan Sidang Istimewa harus dihadiri oleh semua Anggota DEMA, Presiden dan Wakil Presiden BEM yang dapat diwakilkan, dan ketua UKM serta Ketua Komunitas yang dapat diwakilkan.
  • Putusan untuk mengubah pasal-pasal dalam Anggaran Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ⅔ (dua pertiga) Anggota DEMA, Presiden dan Wakil Presiden BEM yang dapat diwakilkan, dan ½ (satu perdua) dari jumlah ketua UKM serta Ketua Komunitas yang hadir.

BAB XII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 20

Sejak Anggaran Dasar ini disahkan, maka Anggaran Dasar ini tetap berlaku selama belum diadakannya perubahan dan/atau penggantian Anggaran Dasar sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

BAB XIII

ATURAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang mengatur lebih lanjut mengenai Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Kewajiban mahasiswa sebagai KMFH adalah:

  1. Setiap mahasiswa berkewajiban menjunjung nama baik KMFH dan almamater FH UNS.
  2. Setiap mahasiswa berkewajiban menaati dan menjalankan AD/ART.
  3. Setiap mahasiswa berkewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

Hak mahasiswa sebagai KMFH adalah:

  1. Setiap mahasiswa mempunyai hak untuk turut serta dalam seluruh kegiatan KMFH.
  2. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam KMFH.
  3. Setiap mahasiswa berhak mengkritisi dan beraspirasi di setiap kegiatan FH.
  4. Setiap mahasiswa mempunyai hak suara dalam Pemilu FH UNS.

BAB II

KEKUASAAN PERMUSYAWARATAN

Pasal 3

Sidang Umum

Sidang Umum memegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan kedaulatan KMFH.

Pasal 4

  • Sidang Umum dapat diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun kepengurusan.
  • Sidang Umum wajib dihadiri seluruh Anggota DEMA, Presiden dan Wakil Presiden BEM terpilh, Ketua UKM dan Ketua Komunitas yang dapat diwakilkan
  • Sidang Umum dilaksanakan maksimal 14 (empat belas) hari setelah Angggota DEMA dilantik.
  • Apabila Sidang Umum tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (2) dan/atau ayat (3) maka:
  1. Berlaku AD/ART, AD/ART DEMA dan AD/ART BEM hasil Sidang Umum periode sebelumnya.
  2. Penetapan struktur dan mekanisme kerja DEMA, Garis-garis Besar Haluan Organisasi BEM dan Rekomendasi DEMA ditetapkan melalui Sidang Paripurna DEMA.

Pasal 5

Sidang Umum mempunyai kekuasaan untuk :

  1. Menetapkan AD/ART KMFH.
  2. Menetapkan AD/ART DEMA.
  3. Menetapkan AD/ART BEM.
  4. Menetapkan Struktur dan Mekanisme Kerja DEMA.
  5. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi BEM.
  6. Menetapkan Rekomendasi DEMA.

Pasal 6

Sidang Istimewa

  • Sidang Istimewa diselenggarakan dalam keadaan mendesak atas inisiatif sekurang-kurangnya ⅔ (dua pertiga) dari seluruh anggota DEMA.
  • Sidang Istimewa wajib dihadiri seluruh Anggota DEMA, Presiden dan Wakil Presiden BEM, Ketua UKM, serta Ketua Komunitas yang dapat diwakilkan.
  • Sidang Istimewa dilarang diselenggarakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Sidang Umum dinyatakan selesai.
  • Apabila Sidang Istimewa dilaksanakan memenuhi ayat (3) maka hasil Sidang Istimewa dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 7

Sidang Istimewa mempunyai kekuasaan untuk :

  1. Membahas hal-hal yang bersifat khusus dan mendesak.
  2. Merubah hasil Sidang Umum.
  3. Mencabut mandat Presiden BEM.

BAB III

DEMA

Pasal 8

  • Anggota DEMA dipilih oleh mahasiswa melalui mekanisme Pemilu.
  • Anggota DEMA menjabat selama 1 (satu) tahun kepengurusan sejak dilantik dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
  • Anggota DEMA dilantik paling lambat 14 (empat belas) hari setelah adanya penetapan dari panitia penyelenggara Pemilu.
  • Ketua DEMA sementara adalah Anggota DEMA terpilih dengan suara terbanyak pada saat Pemilu.
  • Sebelum menjalankan tugasnya, calon Anggota DEMA wajib mengucapkan sumpah/janji berbunyi:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DEMA dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan AD/ART KMFH, AD/ART DEMA dan peraturan KMFH lainnya;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan KMFH, bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi KMFH dan mahasiswa yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan KMFH serta berbakti pada nusa dan bangsa.”

  • Apabila calon Anggota DEMA tidak dilantik sebagaimana dimaksud ayat (3), maka calon Anggota DEMA tersebut sah menjadi Anggota DEMA dan mengucapkan sumpah/janji disaksikan Ketua DEMA periode sebelumnya atau 3 (tiga) Anggota DEMA periode sebelumnya disaksikan Ketua UKM dan Ketua Komunitas yang hadir.

Pasal 9

Fungsi

DEMA memiliki fungsi aspirasi, kontrol terhadap BEM dan legislasi KMFH.

Pasal 10

Tugas

DEMA memiliki tugas :

  1. Melaksanakan dan mengawasi ketentuan AD/ART.
  2. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.
  3. Melantik Presiden dan Wakil Presiden BEM.
  4. Memberikan mandat kepada Presiden dan Wakil Presiden BEM.
  5. Mengevaluasi kinerja BEM.
  6. Merumuskan dan menetapkan peraturan sesuai dengan yang ditentukan dalam AD/ART.
  7. Menjalin sinergitas dengan kelengkapan KMFH.

Pasal 11

Kewenangan

DEMA memiliki kewenangan:

  1. Melaksanakan Sidang Umum dan Sidang Istimewa.
  2. Memberikan memorandum kepada Presiden BEM apabila terbukti tidak melaksanakan ketentuan AD/ART KMFH, Garis-Garis Besar Haluan Organisasi BEM FH UNS, Rekomendasi DEMA dan Sumpah Jabatan.
  1. Mencabut mandat Presiden BEM apabila setelah mendapat memorandum sebanyak 3 (tiga) kali tetap tidak melaksanakannya.
  2. Memfasilitasi dan menyelesaikan sengketa antara alat kelengkapan KMFH.

BAB IV

BEM

Pasal 12

Presiden dan Wakil Presiden

  • BEM dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden BEM yang dipilih melalui mekanisme Pemilu.
  • Presiden dan Wakil Presiden BEM memegang jabatan selama 1 (satu) tahun kepengurusan sejak dilantik dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
  • Presiden dan Wakil Presiden BEM dilantik oleh DEMA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Sidang Umum dinyatakan seles
  • Presiden dan Wakil Presiden BEM memegang kekuasaan eksekutif dengan berdasarkan mandat yang telah diberikan oleh DEMA.
  • Sebelum menjalankan tugasnya, calon Presiden dan Wakil Presiden BEM wajib mengucapkan sumpah/janji berbunyi:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden BEM dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan AD/ART KMFH, AD/ART BEM dan peraturan KMFH lainnya;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan KMFH, bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi KMFH dan mahasiswa untuk mewujudkan tujuan KMFH serta berbakti pada nusa dan bangsa.”

  • Apabila calon Presiden dan Wakil Presiden BEM tidak dilantik sebagaimana dimaksud ayat (2), maka calon Presiden dan Wakil Presiden BEM tersebut sah menjadi Presiden dan Wakil Presiden BEM dan mengucapkan sumpah/janji disaksikan Ketua DEMA atau 3 (tiga) Anggota DEMA periode sebelumnya disaksikan Ketua UKM dan Ketua Komunitas.
  • Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya, pelaksanaan tugas sementara diserahkan kepada Wakil Presiden atau 1 (satu) Menteri yang masih aktif menjabat dan berstatus sebagai mahasiswa hingga berakhirnya masa jabatan.

Pasal 13

Kewajiban Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden BEM memiliki kewajiban yaitu:

  1. Menepati sumpah jabatan.
  2. Menjalankan pemerintahan BEM selama 1 (satu) tahun
  3. Menjalankan mandataris dari DEMA.
  4. Bertanggungjawab kepada mahasiswa melalui DEMA atas kinerjanya.

Pasal 14

Hak Presiden dan Wakil Presiden

  • Presiden dan Wakil Presiden BEM memiliki hak yaitu:
  1. Membentuk struktur kabinet yang terdiri dari beberapa
  2. Membentuk dan merubah struktur
  • Struktur kementerian dalam struktur kabinet sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 1 minimal terdiri atas 2 (dua) kementerian.
  • Kementerian dalam struktur kabinet dipimpin oleh seorang Menteri.

Pasal 15

Fungsi

BEM memiliki fungsi eksekutif dan mandataris DEMA.

Pasal 16

Tugas

BEM memiliki tugas yaitu :

  1. Melaksanakan mandat yang diberikan oleh DEMA.
  2. Membuat rencana kerja secara tertulis yang merupakan penjabaran dari mandat yang diberikan oleh DEMA.
  3. Membuat rencana anggaran belanja dengan sepengetahuan DEMA.
  4. Membuat laporan kerja secara tertulis pada tengah periode kepengurusan dan pada saat akhir periode kepengurusan kepada DEMA.
  5. Melakukan hubungan koordinatif dengan kelengkapan KMFH.

Pasal 17

Kewenangan

BEM memiliki kewenangan melakukan koordinasi di tingkat eksekutif.

Pasal 18

Sidang Pleno

  • Sidang Pleno adalah pertanggungjawaban oleh Menteri kepada Presiden dan Wakil Presiden BEM yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja kementerian.
  • Pleno dilaksanakan pada tengah periode kepengurusan dan pada saat akhir periode kepengurusan.

Pasal 19

Hal-hal yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan kepengurusan BEM dibuat oleh Presiden dan Wakil Presiden BEM dengan sepengetahuan DEMA.

BAB V

UKM

 

Pasal 20

  • UKM adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa dalam satu bidang peminatan, hobi, bakat, dan pelayanan keagamaan di tingkat Fakultas.
  • Anggota UKM adalah mahasiswa yang telah memenuhi ketentuan dalam AD/ART UKM tersebut.

Pasal 21

Hak

Hak UKM:

  1. Membuat dan menentukan AD/ART secara otonom yang tidak bertentangan dengan AD/ART KMFH.
  2. Merancang serta menjalankan program kerja secara otonom.
  3. Mewakili FH UNS sesuai kompetensinya.
  4. Merekrut anggota baru secara periodik.

Pasal 22

Kewajiban

Kewajiban UKM:

  1. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja koordinatif dengan lembaga lain di KMFH.
  2. Melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam KMFH.

BAB VI

KOMUNITAS

Pasal 23

  • Komunitas adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa dalam satu bidang peminatan, bakat dan kegiatan yang bertujuan untuk berprestasi di kancah skala nasional dan/ atau internasional di tingkat Fakultas.
  • Anggota Komunitas adalah mahasiswa yang telah memenuhi ketentuan dalam Komunitas

Pasal 24

Hak Komunitas:

  1. Merencanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya.
  2. Melaksanakan kegiatannya sesuai dengan rencana yang disepakati olek pengurus.
  3. Mewakili FH UNS sesuai kompetensinya.
  4. Merekrut anggota baru secara periodik.

Pasal 25

Kewajiban Komunitas:

  1. Menjaga etika dan norma dalam hubungan koordinatif dengan lembaga lain di KMFH.
  2. Melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam KMFH.
  3. Membuat dan menentukan AD/ART atau yang dituangkan kedalam bentuk lain secara otonom sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART KMFH.

Pasal 26

Syarat pendirian Komunitas:

  1. Diakui eksistensinya oleh pihak Fakultas, mahasiswa dan KMFH.
  2. Memiliki sumber dana yang jelas.
  3. Telah aktif melakukan kegiatan rutin selama 3 (tiga) tahun berturut- turut.
  4. Memiliki susunan kepengurusan yang aktif.
  5. Memiliki anggota sedikitnya 15 (lima belas) mahasiswa KMFH.
  6. Memiliki rancangan kegiatan dan tujuan komunitas jangka pendek dan jangka panjang yang jelas.

BAB VII

PEMILU

Pasal 27

  • Pemilu adalah proses untuk memilih anggota DEMA, Presiden dan Wakil Presiden BEM untuk 1 (satu) tahun kepengurusan.
  • Penyelenggaraan Pemilu paling lambat bulan Desember setiap tahunnya.
  • Pemilu diselenggarakan oleh panitia penyelenggara Pemilu yang bersifat independen.
  • Panitia penyelenggara Pemilu dibentuk oleh DEMA.
  • Penyelenggaraan Pemilu diatur dalam peraturan tersendiri.

 

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 28

Anggaran pendapatan dan belanja KMFH ditetapkan oleh pihak FH UNS yang memiliki kewenangan.

Pasal 29

Dana hasil kegiatan adalah hasil yang berupa uang dan materi yang dapat diuangkan dari kegiatan-kegiatan dengan menggunakan fasilitas atau yang dikuasakan kepada KMFH.

 

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

Pasal 30

  • Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada Sidang Umum atau Sidang Istimewa.
  • Usul perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Rumah Tangga dapat diagendakan dalam Sidang Istimewa apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya ⅔ (dua pertiga) dari jumlah anggota DEMA.
  • Pada Sidang Istimewa setiap usul perubahan pasal-pasal Anggaran Rumah Tangga diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas dan rinci bagian yang diusulkan dengan disertai alasan perubahan.
  • Untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Rumah Tangga, Sidang Umum dan Sidang Istimewa harus dihadiri oleh semua Anggota DEMA, Presiden dan Wakil Presiden BEM yang dapat diwakilkan, ketua UKM serta Ketua Komunitas yang dapat diwakilkan.
  • Putusan untuk mengubah pasal-pasal dalam Anggaran Rumah Tangga dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ⅔ (dua pertiga) Anggota DEMA, Presiden dan Wakil Presiden BEM yang dapat diwakilkan, dan ½ (satu perdua) dari jumlah ketua UKM serta Ketua Komunitas yang hadir.

BAB X

ATURAN PERALIHAN

 

Pasal 31

Sejak Anggaran Rumah Tangga KMFH ini disahkan, maka Anggaran Rumah Tangga ini tetap berlaku selama belum diadakannya perubahan dan/ atau penggantian Anggaran Rumah Tangga KMFH sesuai ketentuan yang tertuang dalam pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

 

BAB XI

ATURAN PENUTUP

 

Pasal 32

Hal-hal yang mengatur lebih lanjut mengenai Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam peraturan DEMA yang tidak bertentangan dengan AD/ART.

Pasal 33

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.